Adapun pakta integritas itu berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian online baik di dalam maupun di luar kedinasan. Pakta itu itu pun telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024.
Terbaru, Menteri Meutya mengatakan eleven pegawai Komdigi yang terlibat di kasus ini telah dinonaktifkan. Penonaktifan tersebut menjadi langkah awal dari komitmen Komdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.
Ia juga menambahkan bahwa pengaruh lingkungan dan minimnya pengawasan orang tua menjadi faktor lain yang turut mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas ini.
"Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal," tutur Menkomdigi melanjutkan.
"Itu kan sangat menggoda sehingga secara psikologi tidak merasa menghabiskan yang besar untuk judi online. "
Kapolri dan Mendikbud Ristek menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam memerangi ancaman narkoba dan judi online.
“Kami bekerja sama dengan Kominfo untuk memastikan situs judi online terus diawasi dan diblokir. Pemantauan ini akan terus kami lakukan untuk mengurangi aksesibilitas terhadap situs ilegal tersebut,” kata Kapolri.
Dengan kemudahan akses Net dan promosi besar-besaran di media sosial, anak-anak dan remaja mudah terpapar konten judi online yang sering kali mengiming-imingi mereka dengan keuntungan instan.
Meski begitu, Budi mengakui dirinya memang mengenal 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi terkait kasus judi online tersebut.
Disampaikan Budi juga, Kominfo telah memperbarui search phrase atau kata kunci terkait judi online untuk memudahkan patroli konten dalam membasmi judi online, yakni 20.
"Aturan tiga platform ini penting untuk membatasi siklus utang yang tak berujung, terutama bagi mereka yang terjebak judol," katanya.
Menko Polkam Budi Gunawan mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi untuk mengusut bandar judi online, here terutama transaksi yang melibatkan lintas negara.
"Waktu itu saya bayar utang dari gadai BPKP sudah susah, akhirnya saya putuskan jual mobil buat lunasin pinjaman."
Menurut Bambang, pembentukan satgas hanya langkah normatif. Di sisi lain, Bambang menengarai adanya indikasi aliran dana dari judi daring untuk memenuhi kebutuhan taktis pihak tertentu yang tidak mungkin dibiayai negara, antara lain biaya pemenangan kontestan pilkada.